CIREBON BRIBIN - Dalam masa kepemimpinan H. Imron Rosyadi selama lima tahun di Kabupaten Cirebon, telah banyak melakukan perubahan dan pencapaian, salah satu keberhasilannya adalah meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Cirebon.
Pasalnya di waktu awal menjabat sebagai Bupati Cirebon, AMH di Kabupaten Cirebon hanya 57 persen dan sekarang sudah meningkat menjadi 99 persen.
Bupati Cirebon, H. Imron Rosyadi mengatakan, meningkatnya AMH di Kabupaten Cirebon yang awalnya 57 persen dan sekarang menjadi 99 persen. Artinya, dengan pencapaian tersebut dapat dipastikan mutu dan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Cirebon sangat baik.
Dia menuturkan keberhasilan dalam meningkatkan AMH tersebut yakni berkat pengoptimalan program keaksaraan fungsional (KF). Seperti halnya, meningkatkan kelompok belajar (Bejar) Paket A dan Paket B).
"Dengan ini, kita mengetahui bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon sudah pintar semua. Tidak ada lagi generasi muda yang buta huruf," katanya. Selasa (12/12/2023)
Imron menambahkan, dengan adanya program keaksaraan fungsional tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kembali AMH menjadi 100 persen.
"Mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi supaya angka melek huruf bisa mencapai 100 persen," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H Ronianto mengatakan, proses peningkatan AMH dilakukan dari tahun 2019, dan pada saat itu AMH berada di angka 57,76 persen.
Bupati Cirebon, terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka tersebut melalui Dinas Pendidikan dan berhasil menaikkannya ditahun ke 4 selama masa kepemimpinannya yang mencapai 99,73 persen.
"Prosesnya, kita berdayakan semua elemen yang ada, terutama para tutor penyelenggara paket Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang digrebeg bareng-bareng sehingga angka itu menjadi tuntas," katanya.
Roni menambahkan, dari pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon dianggap oleh pemerintah pusat telah berhasil dalam mengatasi permasalahan buta huruf yang ada di wilayahnya.
Oleh karena itu, program keaksaraan fungsional sudah tidak lagi diterapkan diakhir tahun masa jabatan Bupati Cirebon.
"Enggak ada lagi program keaksaraan fungsional dari pusat itu karena kita sudah dianggap memenuhi," tambahnya.
Roni menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan capaian tersebut dengan meningkatkan angka melanjutkan sekolah pada jenjang SD dan SMP.
Pihaknya, meyakini saat ini sudah tidak ada lagi orang tua yang melarang anaknya untuk bersekolah.
"Kita teruskan, anak-anak kita jangan sampai putus sekolah. Sekarang kan hampir enggak ada terutama untuk jenjang SD dan SMP. Artinya harus kita jaga jangan sampai ada yang drop out (DO) di tingkatan SD dan SMP," jelasnya.
"Itu upaya kita, sehingga kami Intruksikan alasan apapun tidak boleh ada DO di jenjang SD dan SMP," lanjutnya.
Roni menuturkan, Bupati Cirebon memberikan arahan kepada Dinas Pendidikan untuk menjadikan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon menjadi sekolah unggulan. Sekolah unggulan terbagi menjadi 2 kategori, yakni kuantitas dan kualitas.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, pihaknya melakukan merger sekolah atau penggabungan dua sekolah yang kekurangan jumlah murid menjadi satu. Dengan itu, sekolah akan mendapatkan biaya operasional yang besar untuk mencukupi kegiatan sekolah.
"Sehingga sekolah itu bukan hanya rutinitas biasa, tapi diharapkan dengan biaya operasional yang besar ini bisa mengangkat prestasi disekolah itu sendiri," tuturnya.
Roni mengucapkan, selain arahan tersebut, ada juga Perjanjian Kerja (Perkin) antara Dinas Pendidikan dengan Kepala sekolah dengan tujuan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah.
Perkin tersebut dibuat khusus bagi sekolah yang memiliki jumlah murid lebih dari 350 orang untuk jenjang SD, dan 750 orang bagi SMP.
"Peningkatan sarana dan prasarana, kompetensi guru, prestasi siswa, pembenahan lingkungan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan peningkatan kegiatan keagamaan. Itu semuanya harus terangkat di sekolah-sekolah itu," ucapnya. *