 |
| Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Kabupaten Cirebon, Anton HS. |
CIREBON BRIBIN – Kepastian anggaran menjadi salah satu persoalan yang masih dinantikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Cirebon. Mereka berharap dapat beralih status menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Kabupaten Cirebon, Anton HS, persoalan anggaran menjadi hal penting karena mekanisme pembiayaan untuk guru dengan tenaga teknis dan tenaga kesehatan berpotensi berbeda.
Ia menyoroti pembahasan anggaran pemerintah pusat yang sebelumnya disebut mencapai sekitar Rp31 triliun untuk kebutuhan pengalihan PPPK paruh waktu, namun dalam pembahasan berikutnya menjadi sekitar Rp23 triliun.
“Yang menjadi pertanyaan kami, awalnya Rp31 triliun untuk semua profesi, kenapa sekarang yang sekitar Rp23 triliun itu hanya diberikan untuk satu profesi, yaitu guru,” katanya, Jumat 25 September 2026.
Anton mengatakan anggaran sekitar Rp23 triliun tersebut disebut ditempatkan dalam pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kondisi itu menjadi perhatian forum karena PPPK paruh waktu tidak hanya berasal dari tenaga guru, tetapi juga tenaga teknis dan tenaga kesehatan.
Ia khawatir tenaga teknis dan kesehatan justru harus menunggu lebih lama setelah pengalihan status guru selesai dilakukan. Karena itu, forum meminta pemerintah pusat tidak membedakan proses pengalihan berdasarkan profesi.
“Kami mau anggaran dari mana pun, semua harus beralih status tanpa melihat ego sektoral profesi, baik guru, teknis maupun nakes,” tegasnya.
Untuk tenaga teknis dan kesehatan, Anton menyebut pembiayaan berpotensi bermuara pada APBD masing-masing daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja pegawai. Namun, hingga kini pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa besaran TKD yang akan diterima Kabupaten Cirebon dan berapa anggaran yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan tersebut.
“Kami sendiri belum mengetahui di Kabupaten Cirebon itu mengajukan berapa nominalnya dan mendapatkan berapa dari TKD tersebut yang akan diplot di DAU,” ujarnya.
Meski demikian, Anton mengaku optimistis jika pembiayaan PPPK paruh waktu tenaga teknis dan kesehatan nantinya dibebankan melalui APBD Kabupaten Cirebon. Menurut dia, jumlah tenaga teknis dan kesehatan lebih sedikit dibandingkan guru sehingga masih terdapat ruang untuk penganggaran.
Ia menyebut forum telah melakukan komunikasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk BKAD, BKPSDM dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Forum berharap komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan pengalihan status seluruh PPPK paruh waktu tetap dipertahankan.
“Kalau untuk Kabupaten Cirebon saya pribadi mewakili teman-teman forum paruh waktu sangat optimistis. Kami sudah bersilaturahmi dengan dinas terkait, BKAD, BKPSDM dan sudah ada hubungan baik dengan TAPD,” katanya.
Di sisi lain, forum masih menunggu petunjuk teknis dan regulasi yang lebih jelas dari pemerintah pusat. Anton mengatakan sejak Juni hingga September 2026 belum ada kejelasan mengenai langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengalihkan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Menurutnya, kondisi fiskal setiap daerah berbeda sehingga pemerintah pusat perlu memberikan kejelasan mengenai skema pembiayaan. Forum juga berharap pemerintah daerah tidak melepas tanggung jawab terhadap nasib PPPK paruh waktu.
Selain persoalan status, Anton menyoroti kesejahteraan PPPK paruh waktu yang saat ini dinilai belum merata. Menurut dia, PPPK paruh waktu pada dasarnya telah memiliki NIP sebagai ASN, tetapi hak yang diterima belum sama dengan PPPK penuh waktu.
“Beban tugas kami sama, kewajiban kami sama, cuma hak kami yang berbeda,” ujarnya.
Anton menambahkan, seluruh PPPK paruh waktu di Kabupaten Cirebon telah mendapatkan perpanjangan kontrak pada awal September 2026. Forum kini berharap perpanjangan tersebut tidak berhenti pada kepastian kontrak, tetapi dilanjutkan dengan kepastian status dan anggaran untuk pengalihan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
“Kami berharap pemerintah pusat menuntaskan paruh waktu dan pemerintah daerah jangan tinggal diam serta jangan tutup telinga terkait nasib PPPK paruh waktu,” pungkasnya. (CB-004)
Informasi lainnya :
