CIREBON BRIBIN – Persoalan pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di atas trotoar Jalan Fatahillah, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, kembali menjadi sorotan.
Paguyuban PKL Weru Kidul bersama Pemerintah Kecamatan Weru mendatangi Satpol PP Kabupaten Cirebon untuk membahas penertiban pedagang yang masih menggunakan trotoar sebagai lokasi berjualan, Selasa 8 September 2026.
Camat Weru, Abdul Roup, mengatakan pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari Paguyuban PKL Weru Kidul. Menurutnya, sebagian besar pedagang sebelumnya berjualan di atas trotoar dan kini telah bersedia menempati lokasi yang disediakan pemerintah.
Relokasi tersebut berada di kawasan Jalan Pengayoman, Desa Weru Kidul, termasuk area sekitar Masjid Al Mustaqim.
Namun, masih adanya pedagang yang bertahan di trotoar membuat PKL yang telah mengikuti relokasi merasa aturan belum diterapkan secara merata.
“Pedagang yang sudah pindah merasa ada kesan tebang pilih. Mereka sudah patuh, tetapi masih ada yang berjualan di trotoar. Karena itu, mereka meminta adanya ketegasan,” kata Abdul.
Ia menyebut pihak kecamatan sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Satpol PP untuk meminta pengawasan dan patroli di kawasan tersebut. Langkah itu dinilai penting karena aktivitas PKL berlangsung dalam beberapa waktu berbeda, mulai pagi hingga malam.
“Pedagang ini terbagi tiga waktu, ada yang pagi sampai siang, siang sampai sore, dan sore sampai malam. Ini yang menjadi tantangan dalam pengawasannya,” ujarnya.
Abdul menuturkan, sejumlah pedagang yang berjualan hingga malam hari sebelumnya sudah beberapa kali ditertibkan. Namun, setelah petugas meninggalkan lokasi, sebagian pedagang kembali berjualan di badan jalan maupun trotoar.
Karena itu, pihaknya berharap seluruh PKL dapat menempati lokasi yang telah disiapkan sehingga tidak ada lagi pedagang yang menggunakan fasilitas pejalan kaki untuk berjualan.
“Kami sudah mengingatkan. Bahkan pedagang yang patuh sudah sekitar satu bulan berjualan di dalam. Harapannya yang lain juga mengikuti,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas kemungkinan penataan PKL dari wilayah Desa Setu Kulon. Nantinya, pedagang dari Weru Kidul dan Setu Kulon akan didata untuk melihat kapasitas lokasi relokasi di kawasan Jalan Pengayoman.
Abdul berharap kawasan tersebut nantinya dapat dikembangkan menjadi sentra kuliner yang lebih tertata dan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat.
“Harapannya bisa dibuat satu titik sentra jajanan seperti pusat kuliner Batik Trusmi. Mudah-mudahan semua pedagang bisa mengikuti dan tidak kembali berjualan di jalan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Operasional, Pengendalian dan Kerja Sama (Opsdal dan Kerja Sama) Satpol PP Kabupaten Cirebon, Wisma Wijaya, mengatakan pihaknya hadir dalam audiensi tersebut untuk mencari jalan keluar terkait keberadaan PKL di Jalan Fatahillah.
Menurutnya, penataan kawasan tersebut perlu melibatkan pemerintah provinsi karena ruas Jalan Fatahillah merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami diundang Paguyuban PKL untuk mencarikan solusi, terutama bagaimana menegakkan aturan di Jalan Fatahillah yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Wisma.
Ia menyebut telah terdapat kesepahaman antara Paguyuban PKL dan Pemerintah Desa Weru Kidul agar pedagang berjualan di lokasi yang telah disediakan di Jalan Pengayoman.
Untuk pedagang yang masih bertahan di trotoar, Satpol PP Kabupaten Cirebon akan berkoordinasi dengan Satpol PP Jawa Barat sebelum mengambil langkah penertiban.
Selain itu, pendataan juga akan dilakukan bersama Pemerintah Kecamatan Weru, Pemerintah Desa Weru Kidul dan Pemerintah Desa Setu Kulon.
“Pedagang yang masih berjualan di trotoar akan kami data terlebih dahulu. Setelah datanya lengkap, mereka akan dipanggil dan diberikan arahan agar bersedia pindah ke lokasi yang sudah disiapkan,” pungkasnya. (CB-004)
Informasi lainnya :
