 |
| Suasana rapat dengar pendapat di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Kamis (2/10). |
KEJAKSAN (CIREBON BRIBIN) - Kerjasama penamaan atau naming rights Stasiun Cirebon antara PT KAI dan BT Batik Trusmi diminta untuk dibatalkan.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani (HSG) menyampaikan, permintaan pembatalan kerjasama naming rights antara PT KAI dan BT Batik Trusmi tersebut merupakan hasil rapat dengar pendapat umum yang digelar di Griya Sawala Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (2/10).
Hadir dalam RDPU tersebut, VP Daop 3 Cirebon, Moh Arief Faturrohman, Owner BT Batik Trusmi, Ibnu Riyanto, Kadisbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, budayawan hingga perwakilan Keraton dan ormas di Kota Cirebon.
Jalannya rapat sendiri sempat memanas dan diwarnai aksi walk out Owner BT Batik Trusmi.
"Kita tadi sudah bersepakat dengan seluruh anggota DPRD, penggiat seni, ada dari keraton juga hadir dan seluruhnya organisasi masyarakat kita bersepakat satu, adalah untuk membatalkan BT Batik Trusmi untuk tidak menjadi naming rights Stasiun Kejaksaan," katanya.
Selain itu, hasil RDPU juga merekomendasikan penamaan Stasiun Cirebon untuk menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.
"Stasiun Cirebon Kejaksan menjadi nama tetap daripada Stasiun Cirebon," ujarnya.
Owner BT Batik Trusmi sebelum meninggalkan ruangan sempat menyampaikan bahwa kerjasama ini dilakukan karena pihaknya mendapatkan tawaran dari PT KAI.
Ia juga mengungkapkan bahwa alasannya bukan sekedar bisnis semata, namun pihaknya memiliki harapan besar dengan adanya kerjasama ini untuk ikut mempromosikan Cirebon yang erat kaitannya dengan batik agar kedepannya juga bisa maju, ekonominya bertumbuh.
"Jujur secara bisnis ini tuh tidak masuk sebetulnya, saya sudah sampaikan kepada Pa Ari," ujarnya.
Sementara itu, VP Daop 3 Cirebon, Moh Arief Faturrohman menyampaikan, terkait hasil RDP ini pihaknya akan menyampaikan kepada pusat.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa bahwa saat ini kantor pusat sedang mengkaji ulang terkait kerjasama dengan BT Batik Trusmi.
"Hasil dari RDP ini ada dinamika yang kejadiaanya seperti kita saksikan bersama sehingga keputusan kantor pusat untuk mengkaji ulang ini adalah hal yang tepat," katanya.
Termasuk juga aspirasi terkait keinginan masyarakat yang meminta penamaan Stasiun Cirebon menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.
"Aspirasi masyarakat Cirebon yang menginginkan Stasiun Cirebon ini harus ada Kejaksannya ya kami tampung," ujarnya.
Namun, proses ini tentunya membutuhkan tahapan dan harus didahului dengan adanya permintaan dari Pemerintah Daerah setempat.
"Dan ini sudah biasa sebetulnya, ada beberapa Stasiun di luar yang sebelumnya juga sudah berganti nama," jelas Arie. (CB-003)
Informasi lainnya :
