 |
| Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Anton Pitono (memegang mic) |
LEMAHWUNGKUK (CIREBON BRIBIN) - Koordinasi dan sinergi menjadi kunci efektivitas pelaksanaan program pengendalian inflasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon yang mencakup 5 daerah yakni, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning).
Penguatan koordinasi dan sinergi yang menjadi semangat di Ciayumajakuning diwujudkan dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang bertempat di BI Cirebon pada Selasa (20/2).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Anton Pitono, menyampaikan perlu adanya komitmen dan sinergi dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi tidak hanya di level pimpinan namun juga sampai di level teknis.
Selain itu, penguatan asesmen perlu dilakukan untuk mendorong penyusunan program pengendalian inflasi yang tepat sasaran.
"Salah satunya melalui penguatan asesmen dalam melakukan pemetaan potensi ketersediaan komoditas strategis, sehingga kedepan semangat swasembada ketahanan pangan se-Ciayumajakuning dapat dipenuhi dengan sinergi dalam bentuk Kerjasama Antar Daerah (KAD) secara intra wilayah," katanya.
Adapun dalam menghadapi hari besar keagamaan nasionak (HBKN), setiap wilayah telah menyusun rangkaian program kerja untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga dapat terjaga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2024.
"Antara lain melalui peningkatan intensitas operasi pasar murah (OPM) maupun gerakan pangan murah (GPM), pelaksanaan sidak pasar, penguatan data pangan, subsidi ongkos angkut dan berbagai program pendukung lainnya," ujar Anton.
Dari sisi TP2DD, HLM kali ini merupakan langkah awal tahun dalam melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan daerah dan pihak lainnya agar dapat mempercepat penerapan ETPD di kota/kabupaten.
"Bank Indonesia terus mendorong pemerintah daerah bersama Bank Pengelola RKUD menyediakan kanal-kanal pembayaran non-tunai bagi masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk membayar pajak dan retribusi secara nontunai, misalnya melalui ATM, Mobile Banking, berbagai fintech dan e-commerce, bahkan sekarang yang paling diminati kaum milenial yakni SCAN QRIS menggunakan handphone, karena dianggap lebih mudah dan praktis," lanjutnya.
Selanjutnya, BI Cirebon dikatakan Anton sangat mengapresiasi seluruh Bupati, Pj. Walikota dan Bupati di Ciayumajakuning yang telah menerbitkan Perkada Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Harapannya kedepan Pemda dapat segera memanfaatkan KKI untuk belanja daerah sehingga meningkatkan digitalisasi transaksi pemerintahan daerah.
"Bank Indonesia Cirebon berkomitmen untuk mendampingi Kab/Kota dalam rangka percepatan proses ETPD yang sudah banyak dilakukan inovasi oleh Kab/Kota melalui sinergi dan kolaborasi baik internal pemda maupun dengan lembaga terkait untuk percepatan ETPD di Pemda," tutupnya. (CB-003)