![]() |
| Audiensi Aliansi Online Cirebon Bersatu bersama Wakil Bupati dan DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa, 10 November 2026. |
CIREBON BRIBIN - Aliansi Online Cirebon Bersatu mendatangi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol), Selasa 10 November 2026.
Dalam Audiensi tersebut, Aliansi tersebut menyoroti persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinilai belum mendapat kepastian. Mereka juga menolak wacana pengemudi ojol dikategorikan sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ketua Aliansi Online Cirebon Bersatu, Tryas, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi minimnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan komunitas pengemudi ojol di Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, pengemudi ojol membutuhkan perhatian pemerintah, terutama menyangkut jaminan kesehatan dan kesejahteraan pekerja di sektor transportasi berbasis aplikasi.
“Kami hari ini melakukan aksi untuk menuntut kepada pemerintah daerah. Selama ini komunikasi Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan ojol yang ada di Kabupaten Cirebon sama sekali tidak ada,” ujar Tryas.
Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah realisasi janji Wakil Bupati Cirebon terkait pengaktifan kepesertaan BPJS PBI bagi pengemudi ojol.
Tryas menyebut, sebelumnya Wakil Bupati Cirebon pernah menjanjikan bahwa kepesertaan BPJS PBI bagi pengemudi ojol akan diaktifkan. Namun, hingga aksi berlangsung, janji tersebut dinilai belum terealisasi.
“Janji Wakil Bupati itu menjanjikan kepada kami bahwa BPJS PBI untuk kawan-kawan ojol akan diaktifkan. Tapi sampai saat ini belum terealisasi,” katanya.
Selain persoalan jaminan kesehatan, aliansi juga menyampaikan keberatan terhadap pandangan yang mengategorikan pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM.
Tryas menilai klasifikasi tersebut tidak mencerminkan kondisi hubungan kerja yang dijalani pengemudi ojol. Ia berpendapat, pengemudi tetap menjalankan pekerjaan dengan adanya unsur pekerjaan, perintah, dan hubungan kerja.
“Kami menolak ojol menjadi UMKM. Bagi kami, tidak masuk akal kalau ojol disebut sebagai pelaku UMKM, karena kami ini pekerja,” tegasnya.
Ia merujuk pada pernyataan Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengategorikan pengemudi ojol sebagai bagian dari pelaku UMKM. Menurut Tryas, pandangan tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan posisi dan kondisi riil para pengemudi di lapangan.
Pemkab Cirebon Siapkan Koordinasi Lintas OPD
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau yang akrab disapa Jigus, menerima perwakilan pengemudi ojol untuk berdialog.
Jigus mengatakan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, termasuk persoalan kesejahteraan pengemudi, kepesertaan BPJS PBI, hingga klasifikasi ojol sebagai pelaku UMKM.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang disampaikan pengemudi ojol berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Kami sebagai pemerintah daerah tentu akan mengomunikasikan persoalan ini dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Komdigi, dan Kementerian UMKM,” kata Jigus.
Terkait kepesertaan BPJS PBI, Jigus mengungkapkan adanya keluhan pengemudi yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bahkan, terdapat pekerja yang mengaku berada pada kelompok desil 5, tetapi dalam pendataan justru masuk desil 7 atau lebih tinggi.
Persoalan tersebut, kata dia, menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai kriteria penerima bantuan.
Jigus menjelaskan, penanganan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, Puskesos, pemerintah desa, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Ia juga menyebut terdapat ketentuan dalam program Universal Health Coverage (UHC) Istimewa yang harus dipenuhi, termasuk cakupan kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan peserta sebesar 80 persen dari jumlah penduduk.
“Ini tentu menjadi pekerjaan rumah kami. Kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait agar persoalan PBI ini bisa ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
DPRD Dorong Evaluasi Data Penerima Bantuan
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyatakan DPRD akan memfasilitasi dan memperjuangkan aspirasi pengemudi ojol, khususnya terkait kepesertaan BPJS PBI dan penolakan terhadap pengategorian ojol sebagai UMKM.
Menurut Sophi, DPRD akan meneruskan keluhan tersebut kepada instansi terkait agar mendapatkan tindak lanjut.
Ia mengakui persoalan desil penerima bantuan sosial tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah karena proses penetapan data berada di pemerintah pusat. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Sophi mencontohkan, terdapat pekerja dengan status buruh harian lepas yang justru masuk dalam kategori desil tinggi. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi dalam proses pemutakhiran data.
“Terkait desil, kewenangan ada di pusat sehingga harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Ada juga pekerja buruh harian lepas, tetapi desilnya tinggi. Tentu harus ada koreksi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia turut mengapresiasi disahkannya Undang-Undang Satu Data Indonesia pada 6 Oktober 2026. Sophi berharap regulasi tersebut dapat memperkuat akurasi data nasional sehingga persoalan ketidaksesuaian klasifikasi masyarakat tidak terus berulang.
Hasil audiensi tersebut menjadi awal tindak lanjut atas sejumlah aspirasi pengemudi ojol. Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan akan melakukan koordinasi lintas OPD dan kementerian terkait, sementara DPRD berkomitmen meneruskan keluhan masyarakat kepada pihak berwenang.
Namun, bagi para pengemudi ojol, kepastian aktivasi BPJS PBI dan kejelasan posisi mereka dalam kebijakan pemerintah masih menjadi persoalan yang menunggu realisasi.(CB-004)
Informasi lainnya :
