 |
| Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz menerima perwakilan keluarga besar Macan Ali Lampung, Selasa, 10 November 2026. |
CIREBON BRIBIN - Sejumlah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung mengadu ke Markas Besar Laskar Agung Macan Ali Nuswantara di Kota Cirebon, Selasa, 10 November 2026.
Mereka mengaku mengalami ketidakjelasan proses pemberangkatan ke Taiwan setelah menyerahkan sejumlah dokumen dan uang kepada pihak yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri.
Kedatangan rombongan tersebut diterima langsung Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz.
Mereka meminta perlindungan hukum sekaligus bantuan untuk mendapatkan kembali paspor, dokumen persyaratan, dan uang yang telah disetorkan.
"Hari ini saya kedatangan keluarga besar Macan Ali yang ada di Lampung. Mereka hampir beberapa puluh orang yang rencananya mau berangkat menjadi pekerja migran Indonesia di Taiwan," kata Prabu Diaz kepada wartawan di markas besar Laskar Agung Macan Ali.
Menurut Prabu Diaz, para calon PMI sebelumnya telah menyerahkan dokumen persyaratan dan biaya administrasi melalui pendamping yang kemudian menghubungkan mereka dengan salah satu lembaga pelatihan kerja (LPK) yang berkaitan dengan perusahaan penempatan tenaga kerja di Karawang.
Namun, setelah berbulan-bulan menunggu, kepastian pemberangkatan tidak kunjung diperoleh.
Mereka justru terus menerima janji tanpa kejelasan mengenai jadwal keberangkatan maupun penyelesaian proses administrasi.
"Makanya mereka datang ke Cirebon. Selain bersilaturahmi, mereka juga menyampaikan keluhan dan meminta perlindungan hukum. Mereka ingin dokumen dari pihak yang memproses keberangkatan dikembalikan, termasuk uang yang sudah disetorkan," ungkapnya.
Prabu Diaz mengatakan, pihaknya bersama sejumlah petinggi Laskar Agung Macan Ali berupaya membantu memperjuangkan hak para calon PMI.
Bahkan, mereka telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Mereka berharap Gubernur dapat membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
"Karena yang dari Lampung itu melihat bahwa KDM itu orang yang peduli, bukan hanya orang Jawa Barat saja, tapi sampai ke Kupang dan kemana-mana dia bantu," ujarnya
Selain itu, para pendamping dan calon PMI juga telah melaporkan persoalan tersebut ke Polda Jawa Barat untuk meminta perlindungan hukum.
"Intinya, kami meminta perlindungan hukum agar hak-hak anak-anak kami dari Lampung dikembalikan. Dokumen dan uang mereka harus kembali. Kalau dalam prosesnya polisi menemukan unsur pidana atau perdata, silakan diproses sesuai ketentuan hukum," tegasnya.
Salah satu calon PMI asal Lampung, Salma Salsabila, mengungkapkan bahwa dirinya dan calon pekerja lainnya dijanjikan berangkat ke Taiwan pada pertengahan September 2026.
Namun, jadwal tersebut kemudian dimajukan menjadi akhir Agustus. Mereka diminta segera melunasi pembayaran dengan alasan pemberangkatan akan dilakukan pada 5 September.
"Ternyata setelah sampai di sana, kami diminta menunda lagi. Awalnya dijanjikan 5 September, kemudian mundur menjadi pertengahan September," ujar Salma kepada wartawan saat ditemui di Markas Besar Laskar Macan Ali
Selama menunggu, para calon PMI diminta mengikuti pembelajaran bahasa Mandarin. Salma mengaku mempertanyakan kewajiban tersebut karena pekerjaan formal yang ditawarkan kepada mereka disebut tidak mensyaratkan kemampuan bahasa Mandarin.
Seiring berjalannya waktu, mereka mulai meminta kepastian mengenai jadwal keberangkatan, pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical full, hingga keberangkatan ke Jakarta.
Namun, menurut Salma, pertanyaan tersebut justru mendapat respons yang tidak menyenangkan dari pihak yang disebut sebagai Ratna.
"Kami hanya meminta penjelasan kapan diberangkatkan, kapan medical full, dan kapan berangkat ke Jakarta untuk pemeriksaan. Tetapi tanggapannya justru seperti marah-marah. Padahal kami hanya ingin kepastian," ungkapnya.
Salma berharap seluruh uang yang telah dibayarkan beserta paspor dan dokumen lainnya dapat dikembalikan secara utuh.
Keluhan serupa disampaikan Agus Kustianto, perwakilan 15 calon PMI yang proses perekrutannya melibatkan seseorang bernama Tyas.
Agus menjelaskan, awalnya ia mendaftarkan diri untuk bekerja di Taiwan melalui Rohimah sebagai pendamping. Dalam perkembangannya, Tyas menawarkan kebutuhan tambahan kandidat kepada Rohimah karena masih kekurangan tenaga kerja.
Agus kemudian diarahkan untuk mengikuti proses melalui Tyas. Menurut penjelasannya, Tyas berkomunikasi dengan pihak yang disebut sebagai pemilik PT Imei Food di Kaohsiung, Taiwan, yang membutuhkan tenaga kerja.
"Awalnya saya mendaftarkan diri ke Taiwan melalui Bu Rohimah. Kemudian Bu Tyas menawarkan pekerjaan karena membutuhkan tambahan kandidat. Akhirnya saya dititipkan kepada Bu Tyas," jelas Agus.
Ia menyebutkan, sebanyak 15 calon PMI kemudian diberangkatkan ke Jakarta dan ditempatkan di sebuah hotel selama lima hari.
Namun, selama berada di sana, mereka tidak mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan proses pemberangkatan.
Mereka akhirnya dipulangkan dengan alasan menunggu proses kelompok berikutnya yang berjumlah 23 orang. Namun, menurut Agus, kelompok tersebut juga tidak kunjung diproses dan akhirnya ikut dipulangkan.
"Selama lima hari di Jakarta, kami tidak mendapatkan kejelasan. Akhirnya dipulangkan dulu dengan alasan menunggu proses 23 orang. Ternyata kelompok itu juga tidak diproses," katanya.
Agus menegaskan, tuntutan utama mereka adalah pengembalian seluruh uang yang telah disetorkan. .
"Kami meminta hak kami dikembalikan sepenuhnya. Uang itu bukan uang mudah. Ada yang mendapatkannya dengan meminjam dan menjual barang. Kami berharap pemerintah, termasuk Kang Dedi Mulyadi dan pihak kepolisian, membantu menyelesaikan persoalan ini," tegasnya.
Sementara itu, Tyas saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjelaskan, awalnya dirinya dihubungi Ratna yang menawarkan pekerjaan di Imei Food, Kaohsiung, Taiwan. Perusahaan tersebut disebut membutuhkan sekitar 135 tenaga kerja.
Tyas mengaku mendapat penjelasan bahwa proses penempatan dilakukan secara resmi, termasuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh, teto, dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).
"Saat saya tanyakan prosesnya melalui PT mana, Ratna menyampaikan bahwa agensi tersebut berhubungan langsung dengan pemilik perusahaan. Dia juga mengatakan sudah sering berkomunikasi dan membantu proses pemberangkatan untuk Imei Food," ujar Tyas.
Berdasarkan informasi tersebut, Tyas kemudian membantu mengumpulkan kandidat. Para calon PMI awalnya dijanjikan menjalani proses dalam waktu sekitar 10 hingga 15 hari sebelum diberangkatkan.
Namun, jadwal tersebut terus mengalami penundaan. Selama menunggu, para calon PMI diminta mengikuti pembelajaran bahasa Taiwan selama kurang lebih satu bulan.
Tyas melanjutkan, ketika tahapan pemeriksaan kesehatan dilakukan, para calon PMI sempat ditempatkan di sebuah apartemen yang disebut berada dekat rumah sakit. Setelah itu, mereka dipindahkan ke kawasan Pondok Kopi.
Dua hari setelah pemeriksaan, Tyas mengaku meminta hasil medical para calon PMI. Namun, pihak yang mengurus proses tersebut hanya memberikan daftar nama dan menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan.
"Ketika saya tanyakan hasil fisiknya seperti apa, katanya nanti diberikan. Tetapi sampai sekarang hasilnya belum ada sama sekali," ungkapnya.
Kecurigaan Tyas semakin menguat setelah para calon PMI disebut melakukan pengecekan terhadap klinik tempat pemeriksaan.
Menurut informasi yang diterimanya, klinik tersebut diduga tidak memenuhi standar pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran tujuan Taiwan.
"Jadi, menurut saya, prosesnya sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sejak awal," tegasnya.
Atas pertimbangan tersebut, Tyas mengaku bermusyawarah dengan Rohimah untuk membawa para calon PMI kembali ke daerah asal.
Ia khawatir proses yang tidak jelas sejak tahapan pemeriksaan kesehatan akan menimbulkan persoalan lebih besar apabila tetap dilanjutkan.
Setelah para calon PMI dipulangkan, Tyas mengaku berupaya membicarakan pengembalian uang dan paspor yang disebut masih dibawa Ratna.
Namun, upaya komunikasi tersebut diklaim tidak mendapatkan respons. Tyas menyebut pesan melalui WhatsApp tidak dibalas dan dirinya kesulitan bertemu langsung dengan Ratna.
Ia juga mengaku telah berupaya melakukan mediasi. Namun, menurut Tyas, pertemuan tersebut tidak dihadiri Ratna secara langsung dan hanya diwakili kuasa hukumnya.
"Saya sudah berusaha melakukan mediasi, tetapi sampai sekarang belum ada itikad baik. Saya juga sulit menghubungi dan bertemu Ratna. Karena itu, saya meminta bantuan agar persoalan ini bisa diselesaikan," ujarnya. (CB-005)
Informasi lainnya :
