CIREBON BRIBIN – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, menyoroti persoalan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial. Ia menilai, ketidaksesuaian data dengan kondisi riil masyarakat berpotensi menyebabkan warga rentan tidak terjangkau program bantuan pemerintah.
Selly mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari mekanisme penentuan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Padahal, data tersebut menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan.
Menurut dia, DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara akurat. Namun, ia menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara klasifikasi desil dengan fakta yang ditemukan di lapangan.
“Desil satu sampai desil empat tadi, kondisi di lapangan dan realitanya tidak sesuai dengan fakta yang ada,” kata Selly Sabtu 31 Oktober 2026.
Ia menegaskan, ketepatan penentuan desil menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Jika indikator yang digunakan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, warga yang membutuhkan berisiko tidak masuk dalam kelompok sasaran penerima manfaat.
Selly menilai, indikator dan variabel yang digunakan untuk menentukan desil perlu dievaluasi. Menurutnya, pembenahan data menjadi langkah penting agar kebijakan bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Ini menjadi faktor yang harus dievaluasi oleh DPR karena indikator variabel penentu desil tadi banyak yang tidak sesuai dan tidak cocok,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan antarkementerian dan alat kelengkapan DPR. BPS merupakan mitra kerja Komisi X DPR RI, sedangkan Komisi VIII membidangi urusan sosial, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan sosial.
Di sisi lain, kementerian dan lembaga yang menyalurkan bantuan harus menggunakan DTSEN sebagai acuan. Kondisi tersebut, menurut Selly, membuat evaluasi penentuan desil perlu melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas pengelolaan data.
“Kami selaku anggota DPR Komisi VIII harus berkoordinasi dengan Komisi X, mereviu kembali kaitan dengan penentuan desil tadi,” katanya.
Selly menambahkan, Kementerian Sosial sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan program bantuan sosial harus mengacu pada data yang ditetapkan BPS. Karena itu, persoalan ketidaktepatan sasaran tidak bisa hanya dilihat dari pelaksanaan penyaluran bantuan, tetapi juga perlu ditelusuri sejak proses pendataan dan penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, pembenahan DTSEN perlu menjadi perhatian BPS agar data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.
Dengan demikian, evaluasi data menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran, terutama bagi masyarakat rentan yang belum memperoleh bantuan meskipun membutuhkan dukungan negara. (CB-005)
Informasi lainnya :
