CIREBON BRIBIN – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sumber, Kabupaten Cirebon, menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Sa’adi bin Sanding dalam perkara pemalsuan dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).
Putusan itu dibacakan dalam sidang di PN Sumber, Rabu 9 September 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dokumen Sporadik untuk tanah seluas sekitar 10 hektare di Jalan KH Wahid Hasyim, Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.
Ketua Majelis Hakim Eka Desi Prasetia menyatakan Sa’adi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Menjatuhkan pidana selama 1 tahun,” ujar Eka saat membacakan amar putusan.
Selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga mengubah status penahanan terdakwa. Sa’adi yang sebelumnya menjalani tahanan kota ditetapkan menjadi tahanan rumah tahanan negara.
Meski telah divonis, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menempuh upaya hukum.
“Terdakwa bisa mengajukan banding hingga 7 hari ke depan,” kata hakim.
10 Poin Pembelaan Sa’adi Ditolak Hakim
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Sa’adi terbukti bersalah terkait pembuatan dokumen Sporadik yang berkaitan dengan objek tanah di Desa Kanci.
Perbuatan tersebut dinilai menimbulkan kerugian materiel terhadap PT Desa Kanci Indah (DKI), yang dalam perkara ini disebut sebagai pihak pemilik tanah berdasarkan dokumen kepemilikan yang diajukan di persidangan.
Majelis hakim menilai perbuatan Sa’adi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Hakim juga menolak seluruh 10 poin pledoi atau nota pembelaan yang sebelumnya disampaikan Sa’adi melalui tim kuasa hukumnya.
Meski dinyatakan bersalah, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa.
Jaksa Sebelumnya Menuntut 1 Tahun 8 Bulan
Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut Sa’adi dengan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan.
Jaksa juga menuntut terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5 juta. Tuntutan tersebut dibacakan pada persidangan Selasa (18/8/2026).
Dalam perkara itu, jaksa menguraikan bahwa Sa’adi membuat dokumen Sporadik dan surat keterangan riwayat tanah yang kemudian digunakan dalam perkara perdata.
Kasus tersebut bermula dari persoalan penguasaan lahan di Blok Sibodri atau Sidori, Desa Kanci. Pada 2023, digelar musyawarah di desa untuk membahas tanah yang selama ini digarap masyarakat.
Saat itu, Sa’adi diketahui menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa Kanci sekaligus dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat.
Setelah musyawarah, Sa’adi disebut menerima konsep Sporadik dari Sekretaris Desa Kanci, Abdul Kodir.
Pembuatan dokumen kemudian dilakukan di kantor PDAM Kota Cirebon karena mesin tik yang berada di Kantor Desa Kanci mengalami kerusakan. Sa’adi diketahui pernah bekerja di PDAM sebelum memasuki masa pensiun.
Namun, persoalan muncul pada penulisan tanggal dalam dokumen tersebut.
Berdasarkan uraian jaksa, Sporadik yang dibuat pada 10 Januari 2023 justru mencantumkan tanggal 10 Januari 1993. Dokumen itu kemudian ditandatangani Sa’adi dan almarhum A Suaksa MA selaku Kepala Desa Kanci serta dilengkapi stempel.
Jaksa menemukan sejumlah kejanggalan dalam dokumen tersebut, termasuk penggunaan stempel yang disebut sebagai stempel Kantor Agraria Kabupaten Cirebon.
Menurut uraian JPU, nomenklatur maupun stempel lembaga pertanahan pada 1993 berbeda dengan yang tercantum dalam Sporadik tersebut.
Perbedaan juga ditemukan pada stempel Desa Kanci. Sejumlah kejanggalan itu menjadi dasar jaksa menilai dokumen Sporadik tersebut tidak benar atau palsu.
Tanah 10 Hektare Disebut Sudah Bersertifikat HGB
Objek tanah yang tercantum dalam Sporadik diketahui telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 334 atas nama PT Desa Kanci Indah.
Selain Sporadik, Sa’adi juga disebut membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 592/09/Des.2023 tertanggal 16 Juni 2023.
Menurut jaksa, kedua dokumen tersebut kemudian dimaksudkan untuk digunakan dalam gugatan perdata di PN Sumber.
Penggunaan dokumen itu dinilai berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang disebut sebagai pemilik tanah.
Dalam tuntutannya, jaksa menyebut nilai kerugian materiel yang dialami PT Desa Kanci Indah mencapai sekitar Rp10 miliar.
Namun, majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Sa’adi, atau delapan bulan lebih ringan dibanding tuntutan jaksa.
Karena masih tersedia kesempatan untuk mengajukan banding, perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap.(CB-004)
Informasi lainnya :
