 |
| Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah Kabupaten Cirebon, Wahyudi. |
BRIBIN NEWS (CIREBON) – Di tengah sorotan publik terkait penumpukan sampah di sejumlah titik, Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan layanan pengangkutan sampah tetap berjalan normal. Penumpukan yang sempat viral beberapa waktu lalu disebut bukan disebabkan terhentinya operasional armada, melainkan akibat meningkatnya volume sampah yang belum sebanding dengan kapasitas armada dan fasilitas pengelolaan yang tersedia.
Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah Kabupaten Cirebon, Wahyudi, menegaskan bahwa persoalan yang ramai diperbincangkan masyarakat berawal dari kesalahpahaman dan miskomunikasi mengenai kondisi pengelolaan sampah di lapangan.
“Untuk pengangkutan sampah normal-normal saja, tidak ada kendala yang menyebabkan pelayanan berhenti. Kalaupun ada penumpukan di TPS, itu lebih disebabkan meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan produksi sampah yang terus bertambah, sementara armada dan kapasitas pengelolaan yang kami miliki masih terbatas,” ujar Wahyudi, Kamis 4 Juni 2025
Menurutnya, keterbatasan armada dan kapasitas pengelolaan menjadi tantangan yang dihadapi dalam menjaga ritme pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
Kondisi tersebut menyebabkan beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) mengalami kelebihan kapasitas hingga menimbulkan keluhan masyarakat.
Meski demikian, Wahyudi memastikan pihaknya bergerak cepat setelah munculnya laporan dan pemberitaan mengenai penumpukan sampah.
Ia menegaskan tidak pernah terjadi penghentian layanan pengangkutan sampah selama berhari-hari.
“Begitu ada kejadian itu, kami langsung melakukan tindakan. Tidak ada sampai berhenti berhari-hari. Kami langsung melakukan perbaikan dan pengurasan di titik-titik yang mengalami penumpukan,” katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni pengurasan sampah di kawasan Pasar Minggu dengan dukungan alat berat dari Dinas Pertanian. Sebanyak sembilan armada diterjunkan untuk mempercepat proses pembersihan.
“Alhamdulillah untuk Pasar Minggu sudah clear. Saat ini pengurasan masih berlangsung di TPS Tempel Labrug yang kapasitas sampahnya sudah sangat penuh. Setelah itu kami akan melanjutkan ke lokasi lain yang mengalami kondisi serupa,” jelasnya.
Dalam operasional harian, armada pengangkut sampah tetap menjalankan ritase normal. Untuk armada jenis amrol, operasional rutin dilakukan satu rit per hari, sementara ritase tambahan digunakan untuk membantu kegiatan pengurasan TPS yang mengalami penumpukan.
Hal serupa juga diterapkan pada armada pengangkut lainnya yang setelah menyelesaikan tugas rutin kembali dilibatkan dalam percepatan penanganan sampah.
Wahyudi mengakui persoalan sampah kini menjadi tantangan nasional yang dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia.
Menurutnya, meningkatnya produksi sampah membuat pemerintah pusat dan daerah terus mencari solusi yang lebih komprehensif.
“Permasalahan sampah saat ini menjadi isu nasional. Hampir seluruh daerah menghadapi persoalan yang sama. Bahkan saat ini pemerintah pusat juga terus melakukan koordinasi dan rapat untuk membahas penanggulangan sampah di berbagai daerah,” ujarnya.
Di tengah tantangan tersebut, Kabupaten Cirebon mendapat kabar baik dari pemerintah pusat.
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kubangdeleg dipastikan menjadi salah satu lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) pada tahap kedua program nasional pengelolaan sampah.
Melalui teknologi RDF, sampah yang selama ini ditimbun akan diolah menjadi bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh sektor industri.
Selain mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, hasil pengolahan RDF juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dipasarkan kepada industri yang membutuhkan.
“TPA Kubangdeleg akan dibangun pabrik sampah RDF. Hasil pengolahan sampah nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif untuk industri. Ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah yang terus meningkat,” kata Wahyudi.
Ia mengungkapkan, pembangunan fasilitas RDF di TPA Kubangdeleg telah dipastikan dan Kabupaten Cirebon termasuk dalam 11 kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih menerima program tersebut pada tahap kedua.
“Alhamdulillah Kabupaten Cirebon masuk dalam 11 daerah yang mendapatkan bantuan pembangunan fasilitas ini. Bantuan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan pembiayaan dari AIIB untuk mendukung penanganan masalah sampah di Indonesia,” tuturnya.
Dengan tetap normalnya layanan pengangkutan sampah serta rencana pembangunan fasilitas RDF di TPA Kubangdeleg, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap penanganan sampah dapat semakin efektif, tidak hanya menyelesaikan persoalan penumpukan jangka pendek, tetapi juga menghadirkan solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah di masa depan. (CB-004)
Informasi lainnya :
