BRIBIN NEWS (CIREBON) -- Pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon terus berjalan menjelang target operasional pada Agustus 2026. Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga mulai mempersiapkan proses penerimaan peserta didik untuk tahun ajaran 2026/2027.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Limjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Rita Herawati, mengatakan Dinas Sosial memiliki tugas melakukan penjangkauan dan verifikasi calon siswa yang akan mengikuti program Sekolah Rakyat.
Menurut Rita, proses penjangkauan dilakukan berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Verifikasi lapangan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
"Data by name by address sudah ditentukan dari Kemensos. Kami melakukan penjangkauan dan verifikasi bersama teman-teman PKH yang ada di Kabupaten Cirebon," kata Rita.
Untuk tahap awal, Kabupaten Cirebon memperoleh kuota sebanyak 270 siswa. Jumlah tersebut dibagi ke dalam sembilan rombongan belajar yang terdiri dari tiga rombongan belajar tingkat sekolah dasar, tiga rombongan belajar tingkat sekolah menengah pertama, dan tiga rombongan belajar tingkat sekolah menengah atas.
Masing-masing jenjang pendidikan akan menampung 90 siswa.
Rita menjelaskan, proses penjangkauan tidak hanya dilakukan terhadap calon siswa yang telah tercantum dalam data awal. Masyarakat yang belum terdata juga dapat mengajukan diri untuk mengikuti proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Prioritas penerimaan diberikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga dalam kelompok desil 1 dan desil 2. Untuk memastikan kesesuaian data, calon siswa harus melengkapi sejumlah dokumen pendukung, termasuk surat keterangan tidak mampu dan rekomendasi dari pemerintah desa maupun kecamatan.
Selain aspek administrasi, Dinas Sosial juga memastikan adanya persetujuan dari orang tua maupun calon siswa. Hal tersebut berkaitan dengan konsep Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem pendidikan berasrama.
"Kami memastikan anak tersebut masuk kriteria dan orang tuanya bersedia karena sistem Sekolah Rakyat memang diasramakan," ujarnya.
Menurut Rita, salah satu tantangan dalam proses penjangkauan ditemukan pada calon peserta didik tingkat sekolah dasar. Sebagian orang tua masih mempertimbangkan kesiapan anak untuk tinggal di asrama karena usia yang relatif masih muda.
Sementara itu, terkait sistem pembelajaran dan kurikulum, Dinas Sosial menyebut masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pendidikan di Sekolah Rakyat masih dalam proses penyusunan oleh Kementerian Sosial.
"Untuk kurikulum dan sistem pembelajaran kami masih menunggu ketentuan dari Kemensos. Dinas Sosial fokus pada proses penjangkauan calon siswa," kata Rita.
Sekolah Rakyat yang dibangun di Kaliwadas juga akan digunakan untuk menampung siswa dari sejumlah daerah sekitar yang belum memiliki fasilitas serupa. Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, sebagian kuota akan diperuntukkan bagi calon siswa dari Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka.
Pemerintah daerah berharap pembangunan fisik dapat selesai sesuai jadwal sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada Agustus 2026 mendatang.
Dengan progres pembangunan yang terus berjalan dan proses seleksi siswa yang mulai dilakukan, Sekolah Rakyat Kaliwadas menjadi salah satu program yang dipersiapkan untuk mendukung akses pendidikan bagi keluarga yang masuk dalam kategori sasaran program pemerintah. (CB-004)
Informasi lainnya :
