 |
| Ketua Umum HMI Cirebon, Muh. Akramul Farhan |
BRIBIN NEWS (CIREBON) — Peringatan hari jadi Kabupaten Cirebon ke-544 yang digelar pada 2 April 2026 menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Dalam pernyataan yang disampaikan di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon, Ketua Umum HMI Cirebon, Muh. Akramul Farhan, menilai pemerintah daerah masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang belum tersentuh.
Menurut Farhan, usia Kabupaten Cirebon yang telah mencapai lebih dari lima abad seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, ia menilai perayaan yang berlangsung cenderung bersifat seremonial dan belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Ia juga menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum optimal. Hal tersebut, kata Farhan, terlihat dari pencabutan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp49,3 miliar dari pemerintah pusat. Kondisi ini dianggap sebagai indikasi lemahnya kemampuan birokrasi dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan akuntabel.
Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang tidak melakukan penyesuaian kontrak di tengah keterbatasan anggaran turut menjadi perhatian. Farhan menilai langkah tersebut perlu diuji dari sisi akuntabilitas serta kemampuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijadikan alasan yang justru mengaburkan persoalan utama di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Farhan menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan keberpihakan nyata dari pemerintah, bukan sekadar narasi atau kegiatan seremonial. Ia menyebut masih banyak persoalan krusial yang perlu segera ditangani, terutama di sektor lingkungan.
Salah satu yang disoroti adalah kondisi penumpukan sampah di wilayah Panguragan hingga Ciledug, serta citra jalur Pantura lama yang disebut sebagai kawasan perbatasan kotor di Jawa Barat. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi cambukan bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan, khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi wajah daerah.
Farhan menegaskan, pemerintah Kabupaten Cirebon harus fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar dan tidak terjebak pada kegiatan seremonial semata, agar pembangunan daerah dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.(CB-004)
Informasi lainnya :
