BRIBIN NEWS (CIREBON) — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada Selasa 07 April 2026.
Bertempat di Kantor Bupati Cirebon, kegiatan tersebut bertujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Tema RKPD Tahun 2027 adalah penguatan infrastruktur dan ekosistem hilirisasi potensi sektor unggulan daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Bupati Cirebon, Imron dalam sambutannya menegaskan bahwa forum Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyerap masukan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta masyarakat.
Ia berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Kami berharap seluruh SKPD memberikan masukan, terutama terkait pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Ke depan, kita ingin Kabupaten Cirebon semakin maju, khususnya dalam sektor perekonomian, infrastruktur, dan budaya,” katanya.
Selain itu, kata Imron, pemerintah daerah juga berupaya mengatasi sejumlah isu strategis seperti kemiskinan dan pengangguran dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya. Di sisi lain, pembinaan generasi muda menjadi fokus penting agar lebih kreatif dalam mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Daerah, Dwi Ariyani, menjelaskan bahwa Musrenbang ini bertujuan menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyusun proyeksi pembangunan tahun 2027.
“Fokus belanja daerah tahun 2027 diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis seperti kemiskinan, pengangguran, peningkatan SDM, infrastruktur, pengolahan sampah, serta tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa terdapat sejumlah mandat belanja yang wajib dipenuhi pemerintah daerah, di antaranya belanja pegawai minimal 30 persen, belanja infrastruktur minimal 40 persen, serta belanja pendidikan minimal 30 persen.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemkab Cirebon mendorong penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital atau adaptive government, sehingga mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif.
Penguatan kapasitas aparatur juga menjadi perhatian, melalui berbagai program pelatihan berbasis kompetensi di masing-masing sektor, seperti keuangan, perencanaan, pendidikan, dan kesehatan.
Lebih lanjut, Dwi Ariyani menyampaikan bahwa pembangunan desa tetap menjadi prioritas melalui berbagai skema, termasuk pagu indikatif kewilayahan hingga tingkat kecamatan. Hal ini bertujuan agar perencanaan pembangunan lebih sesuai dengan potensi dan permasalahan di masing-masing wilayah.
“Berbagai usulan dari desa telah kami tampung, mulai dari pembangunan infrastruktur, penanganan sampah, pengendalian banjir, hingga rehabilitasi sekolah dan fasilitas sanitasi,” tambahnya.
Pemerintah daerah juga memastikan dukungan anggaran melalui alokasi dana desa serta membuka peluang bantuan keuangan khusus bagi desa untuk mempercepat pembangunan yang merata.
Musrenbang RKPD ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Cirebon yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing pada tahun 2027.(CB-004)
Informasi lainnya :
