KEJAKSAN (CIREBON BRIBIN) - DPRD Kota Cirebon melaksanakan rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Cirebon tahun 2025, Kamis (26/3/2026) di Griya Sawala.
Memimpin rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio menyampaikan, pelaksanaan rapat paripurna sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 19/2024 tentang PP Nomor 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Bahwa, LKPj disampaikan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.
“Penyampaian LKPj kepada DPRD merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
DPRD Kota Cirebon juga mengapresiasi sejumlah capaian indikator makro daerah Kota Cirebon pada tahun 2025.
Di antaranya meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon yang mencapai angka 78,99, meningkat 0,9 poin dari tahun sebelumnya sebesar 78,09.
Untuk sektor ekonomi, laju pertumbuhan berhasil tumbuh positif sebesar 5,34 persen.
Hal tersebut didorong dari meningkatnya aktivitas usaha di masyarakat, mulai dari sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi hingga jasa keuangan.
Termasuk, sektor kesejahteraan sosial dan pengetasan kemiskinan yang berhasil ditekan menjadi 8,66 persen atau sekitar 28,12 ribu jiwa.
Kendati demikian, DPRD mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu segera diatasi, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang tercatat mencapai 6,41 persen.
Selanjutnya, setelah disampaikan oleh Wali Kota, LKPj akan dibahas secara intensif melalui pansus LKPj yang diketuai Syaifurrohman, dengan memerhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, pelaksanaan perda dan perwali secara komprehensif, transparan dan objektif.
“Sehingga rekomendasi yang disampaikan nanti, bersifat solutif, konstruktif, dan inovatif untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo dalam nota pengantarnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan optimalisasi pendapatan, pengendalian belanja yang tepat sasaran, serta pengelolaan pembiayaan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen APBD.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga telah merealisasikan sejumlah program prioritas.
Di sektor pendidikan, di antaranya melalui program beasiswa IDOLA serta perbaikan 55 bangunan sekolah.
Pada sektor kesehatan, capaian Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 100,46 persen, serta penurunan prevalensi stunting menjadi 14,07 persen.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terus ditingkatkan, di antaranya melalui perbaikan jalan di 26 ruas sepanjang 7,28 kilometer, serta normalisasi belasan sungai sebagai upaya mitigasi genangan.
“Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kemitraan harmonis yang telah terjalin. Kami juga menaruh harapan besar agar DPRD dapat memberikan rekomendasi konstruktif atas LKPj tahun 2025 ini,” tutupnya. (CB-003)
Informasi lainnya :
