 |
| Komisi I DPRD berharap Satpol PP berani menindak pelanggaran bangunan yang berdiri di atas dan sempadan sungai yang ada di Kota Cirebon. Foto: Humas DPRD Kota Cirebon |
KEJAKSAN (CIREBON BRIBIN) - Rapat kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon bersama Satpol PP Kota Cirebon menyoroti persoalan penanganan penertiban bangunan liar di sempadan dan di atas sungai, Rabu (21/1), di ruang rapat Griya Sawala DPRD Kota Cirebon.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno mengatakan, saat ini tulang punggung pembenahan di Kota Cirebon adalah Satpol PP karena sebagai penegak peraturan daerah.
“Soal bangunan yang memang di atas dan sempadan sungai, tujuannya normalisasi sungai atau drainase yang mengakibatkan banjir atau genangan di Kota Cirebon. Saya berharap ada penertiban ke depan,” paparnya.
Agung juga mengatakan, untuk pendataan bangunan yang ada di atas dan sempadan sungai, memerlukan kerja sama dengan SKPD lain, salah satunya adalah kelurahan.
“Nanti bersama kelurahan menyisir, karena pasti bakal kewalahan untuk menghitung bangunan yang berdiri di atas sempadan dan di atas sungai. Kelurahan dan kecamatan yang mengetahui wilayahnya masing-masing,” paparnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD, Imam Yahya mengatakan, bangunan di sempadan dan di atas sungai, bisa menjadi penyebab utama terjadinya genangan di setiap hujan, karena tertutup bangunan dan sedimentasi tinggi dan dampaknya air meluap.
Imam juga mengatakan, Kota Cirebon kerap disebut sebagai daerah banjir kalau hujan, sehingga mesti ada upaya untuk mengurangi genangan yang disebabkan bangunan di sempadan sungai yang menutupi saluran di Kota Cirebon.
“Di Jalan Cipto Mangunkusumo ada beberapa bangunan yang menutupi saluran. Ini yang menjadi pemikiran kita bersama, mumpung kita punya Wali Kota yang komitmen untuk menertibkan hal demikian, ini tidak mudah karena sudah bertahun-tahun dijadikan tempat usaha,” paparnya.
Komisi I DPRD juga mengajak Satpol PP Kota Cirebon untuk mendiskusikan bersama apa yang menjadi kendala dan solusinya agar bisa berjalan dengan baik.
Hal serupa disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD, Andi Riyanto Lie. Ia mengapresiasi karena Satpol PP Kota Cirebon sudah bekerja dengan baik.
Untuk di Kota Cirebon di jalan Cipto Mangunkusomo mungkin lebih mudah, baik hotel maupun restoran.
“Harus berani, mau resto atau hotel sebesar apapun harus berani, selama salah mesti ditindak, bahkan kalau bisa dibongkar. Jika tidak segera maka akan lebih banyak lagi,” paparnya.
“Jika untuk di pinggir jalan mungkin masih bisa terlihat, tapi masalah menambah pelik jika di permukiman masyarakat. Tapi dengan sinergi bersama, saya yakin akan bisa diselesaikan dengan baik,” terangnya.
Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum (Trantibum) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon, Muhammad Luthfi mengatakan, melalui rapat ini Satpol PP Kota Cirebon sudah menyampaikan rencana penertiban selama 2026 ini.
“Kami juga menerima masukan dan dorongan terkait penertiban ini agar bisa berjalan dengan baik dan tidak melanggar aturan yang ada,” terangnya.
Luthfi juga mengakui, pada 2026 ini ada Jalan Samiaji yang menjadi perhatian lantaran sudah banyak bangunan di sempadan sungai.
Hal ini juga sudah disampaikan kepada Komisi II DPRD dan pihaknya menerima masukan.
Selain di Jalan Samiaji, ada juga di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon juga sudah ada tiga titik yang sudah diberikan surat teguran kedua oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis) karena bangunan tersebut menutup Sungai Sijarak I (anak Sungai Sukalila).
“Jadi kita menunggu hasil tindakan dari BBWS, apapun hasilnya atau berujung penertiban akan kami tindaklanjuti, karena tahapannya sudah teguran kedua, sehingga sekarang masuk di tahap mediasi,” terangnya.
Perihal pendataan bangunan liar yang ada di sempadan dan di atas sungai, Luthfi menerima masukan dari Komisi II, yakni bekerja sama dengan kelurahan dan RT/RW.
“Kami juga menerima masukan, karena untuk mendata seluruh Kota Cirebon akan kewalahan jika hanya Satpol PP, sehingga perlu kerja sama dengan kelurahan dan RT/RW yang mengetahui kondisi wilayah mereka,” katanya. (CB-003)
Informasi lainnya :
