 |
| Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala mewakili Bupati Cirebon Imron Rosyadi menerima peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dari Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri, Senin (15/9). |
SUMBER (CIREBON BRIBIN) - Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima kunjungan peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dari Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri, Senin (15/9).
Kegiatan berlangsung di Ruang Paseban, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon dan diikuti oleh puluhan peserta yang akan melakukan studi lapangan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala mewakili Bupati Cirebon Imron Rosyadi, mengapresiasi dipilihnya Kabupaten Cirebon sebagai lokus visitasi kepemimpinan nasional.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada Kabupaten Cirebon sebagai lokus Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat II. Semoga kunjungan ini memberi kesan positif dan pengalaman yang bermanfaat,” ujar Hendra.
Hendra menjelaskan, visitasi menjadi bagian dari kurikulum PKN Tingkat II sebagaimana diatur dalam Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1/K.1/PDP.07/2023.
Tujuan visitasi adalah untuk menghubungkan teori pelatihan dengan praktik pelayanan pemerintahan secara nyata di lapangan.
“Teori yang diajarkan kadang perlu dilengkapi dengan seni manajerial yang bersifat kondisional. Karenanya, sangat beruntung para peserta yang melengkapi proses pembelajaran mereka dengan visitasi di lapangan,” tuturnya.
Ia menambahkan, data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan ini dapat menjadi solusi alternatif atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam birokrasi dan pelayanan publik.
Dalam era reformasi, menurutnya, pemimpin harus semakin adaptif menghadapi tantangan dan ekspektasi masyarakat yang dinamis terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan potensi wilayah Kabupaten Cirebon, yang memiliki kekayaan industri kreatif dan ekonomi lokal seperti batik Trusmi, rotan, industri kuliner khas, serta pasar kain Tegalgubug yang terbesar di Asia Tenggara.
Hendra menyebut, potensi itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian fiskal daerah.
“Kami berharap kehadiran para peserta dapat memberi manfaat bagi kedua belah pihak—baik dalam memperkaya pengetahuan peserta maupun memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Pusat Pendidikan Manajemen (Pusdikmin) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, AKBP Henny Purwanto, mendorong peserta Visitasi (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI agar mampu mengaktualisasikan kepemimpinan strategis dalam konteks nyata pemerintahan daerah.
“Tujuan utama visitasi ini adalah memfasilitasi peserta dalam mengaktualisasikan kepemimpinan dan manajemen strategis, serta mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi,” kata Henny dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, setiap tahun tema visitasi selalu berbeda, menyesuaikan konteks dan isu strategis di daerah yang dikunjungi.
Untuk tahun ini, subtema yang diangkat adalah “Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Mendorong Produktivitas Pertanian”.
Menurut Henny, visitasi difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang konkret, antara lain memperluas wawasan peserta terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi pemerintahan, meningkatkan tanggung jawab, serta mengidentifikasi keunggulan kompetitif organisasi dalam negeri.
“Kami berharap peserta mampu merumuskan strategi peningkatan keunggulan organisasi, dan pada akhirnya mampu menyusun tugas, serta menyajikan hasil optimal dari proses pembelajaran ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama visitasi diharapkan memberi kontribusi nyata dalam penguatan peran kepemimpinan strategis di lingkungan masing-masing.
Kegiatan visitasi ini juga menjadi ruang kolaboratif antara peserta PKN dengan pemerintah daerah, yang tidak hanya memperkaya wawasan peserta, tetapi juga membuka ruang diskusi dan pertukaran gagasan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif dan adaptif. (CB-003)
Informasi lainnya :
