 |
| Gedung Kantor DPMPTSP Kota Cirebon. |
LEMAHWUNGKUK (CIREBON BRIBIN) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon menyiapkan sedikitnya 4 program prioritas untuk mendukung 100 hari kerja Wali Kota.
Pertama, melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu secara Prima dengan prinsip cepat, akurat, transparan dan akuntabel.
Kedua, penyediaan data dan informasi terkait investasi yang ada di Kota Cirebon, ketiga tersedianya peta potensi investasi Kota Cirebon dan keempat melaksanakan pengawasan penanaman modal secara terintegrasi.
Kepala DPMPTSP Kota Cirebon, Sosro Harsono menjabarkan, untuk program prioritas pertama, DPMPTSP Kota Cirebon menyediakan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan Aplikasi PTSP Online Mandiri untuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak terdapat pada Layanan OSS RBA.
Lalu, pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 15 tenant dan 34 layanan yang bisa diakses secara dilakukan secara langsung maupun MPP Digital.
"Juga tersedianya layanan road hhow ke tiap Kecamatan yang dilaksanakan 1 tahun 1 kali dengan mengelar layanan langsung kepada masyarakat yang akan membuka usaha dengan penerbitan nomor induk berusaha (NIB)," paparnya.
Kedua, terkait penyediaan data dan informasi terkait Investasi yang ada di Kota Cirebon, setiap 1 bulan sekali data perkembangan investasi akan dikirimkan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon untuk diterbitkan pada Cirebon satu data dan DPMPTSP Kota Cirebon, setiap 1 tahun 1 kali bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun data terkait perkembangan informasi.
"Hal ini dilaksanakan agar tidak terjadi tumpeng tindih data dan mencegah adanya kesalahan dalam data Investasi yang akan disajikan pada publik atau masyarakat," ujar Sosro.
Ketiga, dalam rangka menyediakan peta potensi investasi Kota Cirebon, Sosro mengatakan pihaknya selalu memperbarui atau mengupgrade peta potensi setiap tahun untuk memudahkan perencanaan pembangunan, menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Keempat, terkait pengawasan penanaman modal secara terintegrasi, pihaknya melakukan sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai dengan Perda 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
"Saat ini juga untuk kegiatan ini DPMPTSP sedang menyusun Perwali dan SK Tim Pengawasan," katanya.
Untuk merealisasikan keempat program prioritas tersebut, DPMPTSP Kota Cirebon juga telah menyiapkan langkah-langkah hingga memetakan tantangan yang bisa menghambat.
Hal ini sebagai komitmen guna mencapai visi Setara Berkelanjutan yang diusung Wali Kota Cirebon guna mewujudkan kesetaraan dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Terkait harapan di tahun 2025, Sosro mengatakan pihaknya berharap bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.
Yang mana pada tahun 2024 silam, DPMPTSP Kota Cirebon banyak menoreh prestasi gemilang dengan berhasil melampaui target pencapaian investasi, meraih 85,99 poin untuk survei kepuasan masyarakat, mendapatkan 98 poin untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga diunggulkan pada tahun 2025 ini mencapai tingakatan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
"Di tahun 2025 ini DPMPTSP berharap dapat mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK), meningkatkan pelayanan yang sudah ada dengan mempertahankan budaya lokal Cirebon agar masyarakat yang berkunjung ke MPP fisik dan DPMPTSP merasa puas dan terlayani dengan baik," tambahnya. (CB-003)
Informasi lainnya :
