 |
| Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon sudah menyetujui pengajuan pemekaran DOB Cirebon Timur, Selasa (5/12). |
SUMBER (CIREBON BRIBIN) - Perjuangan Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Cirebon Timur tinggal beberapa tahap lagi.
Pasalnya, pengajuan pemekaran tersebut sudah di setujui dan ditandatangani oleh Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon pada sidang paripurna yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (05/12)
Ketua FCTM, Usman Mansur mengatakan, sudah disetujui dan ditandatanganinya pengajuan pemekaran Cirebon Timur oleh Bupati Cirebon serta Ketua DPRD Kabupaten Cirebon pada sidang paripurna hari ini. Berarti pengusulan DOB Cirebon Timur di tingkat Kabupaten sudah selesai.
"Pernyataan peristiwa bersama antara eksekutif legislatif ditandatangani berarti perjuangan kita untuk pemekaran Cirebon Timur tingkat kabupaten sudah selesai," katanya.
Usman menambahkan, perjuangan FCTM setelah ini yakni pengusulan ke tingkat Provinsi dan Kemendagri, lalu moratorium dan sidang DPRI.
Ditargetkan, bulan Desember ini pengusulan DOB Cirebon Timur disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kemendagri, dan DPRI.
"Sebelum tahun baru segera masuk provinsi, berharap juga bisa masuk ke Kemendagri dan DPR RI sebelum tahun 2024, kalau bisa ya nanti dilanjutkan di tahun 2024," tambahnya.
Usman menjelaskan, alasan pengusulan DOB Cirebon Timur ingin cepat selesai, karena untuk kepentingan masyarakat Cirebon Timur agar pelayanan lebih dekat.
Selain itu juga, agar tingkat perekonomian dan pendidikan di Cirebon Timur bisa lebih baik.
"Kami ingin semuanya segera selesai dan tadi sudah ada kesepakatan di sini secepatnya untuk bisa masuk tingkat provinsi mohon dukungan mohon doa restu dan semua ini adalah untuk kepentingan masyarakat Cirebon Timur," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Bersatu Forum Cirebon Timur Mandiri (Garda Satu FCTM), Taufik Ridwan mengatakan, langkah FCTM selanjutnya, setelah mendapat persetujuan di tingkat Kabupaten adalah melakukan rakor untuk mendapat persetujuan SKB di Jawa Barat, dan kemudian percepatan persetujuan di Kemendagri.
"Dua Langkat ini harus dipercepat dalam dua bulan ini, bulan Desember ini selesai di Jawa Barat, kemudian melakukan kontrak politik berkaitan dengan pemekaran, agar pemekaran di buka itu dilakukan di bulan Januari," katanya. (CB-004)
Informasi lainnya :
