 |
| Suasana rapat kerja Komisi II bersama SKPD dan BUMD Kota Cirebon, Kamis (2/11). Foto: Dok. Humas DPRD Kota Cirebon |
KEJAKSAN (CIREBON BRIBIN) – Sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2024 bersama tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Griya Sawala DPRD, Kamis (2/11).
Rapat tersebut merupakan proyeksi program prioritas tahun 2024 serta evaluasi kinerja tahun 2023.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Karso menuturkan, rapat kerja ini masing-masing SKPD dan BUMD memaparkan program prioritas berikut dengan proyeksi kebutuhan anggaran pada 2024.
“Rapat ini menjadi bahan proyeksi ke depan, juga jadi momentum pemaparan RKA masing-masing SKPD yang akan masuk ke APBD Kota Cirebon tahun anggaran 2024,” katanya.
Ketiga SKPD tersebut antara lain, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKPD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP). Selanjutnya BUMD di antara, Perumda Air Minum Tirta Giri Nata, PD Pembangunan, Perumda Pasar Berintan, Perumda BPR Bank Cirebon dan Perumda Farmasi Ciremai.
Saat rapat berlangsung, tidak semua SKPD menyampaikan RKA tahun 2024. Alasannya, masih dalam tahap pembahasan bersama Bagian Pereknomian Setda Kota Cirebon.
Karso menyebutkan, sejumlah program prioritas tahun 2024 yang dipaparkan DLH antara lain, memaksimalkan pengelolaan sampah di TPA Kopiluhur yang dikelola dengan metode sanitary landfill.
“Meski begitu, seperti DLH, beberapa program ke depan sudah direncanakan, terkait memaksimalkan pengelolaan sampah, contoh di TPA yang sudah dikelola engan metode sanitary landfill,” kata Karso.
Komisi II juga menyoroti terkait pendapatan daerah dari Perumda Air Minum Tirta Giri Nata yang dinilai belum maksimal. Sebab, pendapatan daerah yang sudah disepakati mencapai angka Rp 10 miliar.
Menurut Karso masih banyak sektor yang perlu dioptimalkan untuk menambah PAD. Seperti, pajak perhotelan, restoran, parkir, TPID dan sebagainya.
“Potensi lainnya harus kita gali, misalkan semua hotel, restoran, mereka PDAM tetap pasang, tapi hanya bayar biaya pokok saja. Sementara, air tanah masih belum dikenakan tarif sebenarnya,” paparnya.
Senada, Sekretaris Komisi II, Doddy Aryanto mengharapkan peraturan pajak air tanah segera diurus, karena berdampak pada optimalisasi PAD PAM Tirta Giri Nata.
“Kami harapkan diurus segera, karena pajak air tanah yang ini adanya di provinsi, maka harus segera menyiapkan hal tersebut,” katanya. (CB-003)
Informasi lainnya :
