Ini Alasan Pemerintah Minta Masyarakat Untuk Tidak Mudik

Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., saat melakukan monitoring bersama dengan Tim Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP RI) di cek poin Krucuk, Kota Cirebon, Jumat (7/5).

KEJAKSAN (CIREBON BRIBIN) - Pemerintah meminta keikhlasan masyarakat untuk tidak mudik dahulu. Hal tersebut dibutuhkan agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas akibat dari adanya mobilisasi masyarakat secara besar-besaran dalam momentum hari raya Idul Fitri atau lebaran tahun ini.

Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, mengungkapkan, Pemerintah akan secara maksimal melakukan upaya pencegahan warga untuk tidak mudik.

"Namun yang terpenting adalah keikhlasan dari warga untuk menunda mudik tahun ini," ungkapnya, Jumat (7/5).

Jika masyarakat nekat untuk mudik, lanjutnya, maka ada banyak penyekatan yang harus dihadapi di perjalanan.

“Lolos dari titik A, belum tentu lolos di titik B. Banyak penyekatan yang harus dilakukan,” kata Azis.

Sekalipun vaksinasi Covid-19 sudah masif dilakukan, namun Azis meminta imbauan pemerintah untuk tidak mudik tahun ini tetap dijalankan.

“Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita,” ungkap Azis.

Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, KSP RI, Joko, menjelaskan penyekatan yang dilakukan saat ini cukup efektif untuk menghalau warga yang akan mudik.

Meski penyekatan ini diakui Joko tidak bisa menahan 100 persen warga untuk tidak mudik.

"Tapi ini merupakan upaya untuk mengurangi," jelasnya. 

Dia mengatakan, di India, hanya ada 5 juta orang yang melakukan upacara keagamaan. Tapi hari ini rumah sakit mereka kolaps karena banyaknya warga yang terpapar Covid-19. Sedangkan di Indonesia, ada lebih dari 20 juta orang dalam satu minggu hingga 10 hari yang akan melakukan mudik.

"Jika tidak dilarang dan dilakukan penyekatan akan terjadi mobilisasi besar-besaran yang bisa berdampak pada penyebaran Covid-19 di Indonesia," pungkasnya. (CB-003)