Kamis, Desember 16, 2021
Bagian yang ingin diprioritaskan oleh Komisi II selain soal peningkatan PAD adalah penambahan jumlah pasar di Kota Cirebon. Foto : Ist

KEJAKSAN (CIREBON BRIBIN) - Komisi II DPRD menggelar rapat bersama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon di Griya Sawala, Rabu (15/12).

Dalam rapat tersebut, Komisi II mendorong agar Perumda Pasar agar mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Komisi II juga meminta agar adanya penambahan pasar baru di Kota Cirebon.

“Evaluasi kinerja ini terkait dengan peningkatan PAD. Kita kaitkan juga dengan apa yang pernah disampaikan, ya katakanlah soal penambahan jumlah pasar. Ini adalah hal wajib,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Ir H Watid Syahriar MBA.

Lebih lanjut, Watid menerangkan, penambahan jumlah pasar di Kota Cirebon merupakan bagian dari pemerataan aktivitas ekonomi. Watid menilai saat ini aktivitas di Kota Cirebon terfokus di beberapa titik, seperti Pasar Jagasatru dan Kanoman.

“Agar beban kota terhadap aktivitas yang ada itu bisa terdistribusi secara baik. Ini bagian yang kami ingin prioritaskan, selain soal peningkatan PAD,” kata Watid

Watid mengatakan, saat ini program kerja Perumda Pasar Berintan masih fokus pada hal pelayanan. Komisi II mendorong agar Perumda Pasar Berintan juga turut membantu penataan kota.

“Kita melihat (penambahan jumlah pasar) lebih kepada tata ruang kota. Ini yang harus sama-sama dipahami,” ucap Sekretaris Fraksi Nasdem itu.

“Jangan sampai soal ekonomi (PAD) mentok, kemudian tata ruang mentok. Akhirnya tidak ada yang bisa kita angkat. Jadi ke mana yang harus kita prioritaskan,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Dirut Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon Drs Sekhurohman menjelaskan, saat ini pihaknya memiliki sumber pendapatan dari jasa layanan, pemanfaatan area parkir, dan layanan komersil lainnya. Namun, ia tak menampik pengelolaannya belum stabil. Terlebih lagi saat pandemi Covid-19.

“Kami memulai pada saat pandemi. Kita juga sikapi semua persoalan yang ada di 10 pasar. Persoalannya adalah ternyata kita masih menggunakan perwali (peraturan walikota) yang lama, tahun 2016,” katanya saat rapat.

Sekhurohman mengatakan, perwali tentang rertribusi pasar 2016 tak sesuai dengan kondisi saat ini. Ia mendorong adanya kenaikan uang retribusi pasar.

“Pendapatan dan pengeluaran akhirnya tidak balance (seimbang). Karena ada kebutuhan harian dan lainnya. Jadi kami harus mencari solusi,” ucap Sekhurohman.

Sekhurohman juga menyinggung soal target 2022. Salah satunya menggali potensi PAD dari Pasar Balong.

“Memang perjanjiannya terbengkalai. Kita sudah inventarisasi untuk mencari peluang peningkatan PAD, kita sudah targetkan,” katanya. (CB-003)

0 comments:

Posting Komentar