Pembenahan Pemukiman Kumuh di Kawasan Panjunan Dimulai, Akan Jadi Daya Tarik Wisata Baru

Sosialisasi Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Panjunan, Kota Cirebon di aula Kantor Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jumat (6/8).

KEJAKSAN (CIREBON BRIBIN) - Pengerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Panjunan, Kota Cirebon dimulai. Pengerjaan ini akan menata kawasan yang semula kumuh menjadi rapi dan tertata baik.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati dalam sosialisasi Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Panjunan, Kota Cirebon di aula Kantor Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jumat (6/8). 

"Saya berharap pengerjaan ini nantinya tidak menemukan kendala," ungkapnya.

Eti mengatakan, masyarakat sudah menerima sosialisasi dan berharap lingkungan mereka akan semakin cantik.

Dia menambahkan, penataan kawasan kumuh yang masuk dalam program Kotaku diharapkan dapat mengubah wajah pesisir Kota Cirebon.

“Menjadi kawasan pesisir yang cantik serta dapat menjadi daya tarik baru wisatawan berkunjung ke Kota Cirebon,” ungkap Eti.

Pada kesempatan itu, Eti meminta kepada semua pihak untuk dapat membantu terwujudnya program ini. Eti juga meminta peran serta dari BBWS Cimanuk-Cisanggarung untuk bisa mengeruk sungai di kawasan Panjunan.

“Hari ini saya akan kejar CSR Pelindo. Sehingga pembangunannya bisa dilakukan serempak,” ungkap Eti.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengentasan kawasan kumuh di Panjunan, Kota Cirebon merupakan bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Penataan Kotaku dilakukan di RW 01 dan RW 10 Kelurahan Panjunan dengan anggaran sekitar Rp 11 miliar secara multi years. Pengerjaan Kotaku dilakukan Agustus 2021 hingga Maret 2022.

Ada pun penataan yang dilakukan diantaranya peningkatan drainase, peningkatan jembatan, pembuatan TPS 3R, pembuatan IPAL komunal, pedestrian, ruang terbuka publik, pekerjaan proteksi kebakaran dan lainnya.

Program ini merupakan upaya strategis yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Tujuannya untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten/kota pada 11.067 desa/kelurahan dengan sasaran penanganan seluas 23.656 hektar.

Sementara itu, Indra Gunawan, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Barat, menjelaskan kegiatan sosialisasi yang digelar hari ini dengan maksud meminta izin jika program ini segera dilakukan.

“Kita kulonuwun,” ungkap Indra.

Selanjutnya pengerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Panjunan yang telah kontrak sejak seminggu lalu akan dimulai Agustus 2021 dan berakhir Maret 2022. (CB-003)