Kota dan Kabupaten Cirebon Kompak Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun 2020

Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun anggaran 2020 di aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar.

KEJAKSAN (CIREBON BRIBIN) -  Kota dan Kabupaten Cirebon kompak raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Bagi Kota Cirebon capaian ini merupakan yang ke lima berturut-turut sementara bagi Kabupaten Cirebon merupakan yang ke enam kalinya.

Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, S.H., usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun anggaran 2020 di aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar, Jalan Moch Toha No 164 Bandung, Jumat 21 Mei 2021, mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar, tim pemeriksaan LKPD Pemda Kota Cirebon, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon selaku tim penyusun LKPD, tim review dari Inspektorat serta semua pihak yang telah mendukung serta memberikan kontribusi untuk kelancaran penyusunan LKPD Pemda Kota Cirebon tahun anggaran 2020.

“Ini kelima kalinya, secara berturut-turut Pemda Kota Cirebon mendapatkan opini WTP dalam Laporan keuangannya,” ungkap Azis.

Dijelaskan Azis, laporan keuangan yang baik akan menjadi sumber informasi strategis bagi setiap pengambil keputusan. Untuk itu, Pemda Kota Cirebon selalu serius menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan dari BPK.

“Pelaporan keuangan yang baik tidak hanya berujung pada pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Azis.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi bersyukur Kabupaten Cirebon mampu kembali meraih opini WTP di tahun 2020.

Namun ada hal yang lebih penting, yaitu laporan keuangan tersebut akan menjadi sumber informasi yang sangat strategis, khususnya untuk setiap pengambilan keputusan di Kota Cirebon. 

Untuk itu, lanjut Azis, Pemda Kota Cirebon sangat serius dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah.

“Melalui action plan yang dilaksanakan secara menyeluruh di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” ungkap Azis.

Sehingga tidak terbatas pada SKPD yang menjadi temuan oleh BPK. Selain itu, Pemda Kota Cirebon juga selalu memonitor perkembangan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Serta memastikan bahwa perbaikan tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada BPK RI perwakilan Jawa Barat yang sudah memberikan penghargaan  kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2020. 

"Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepala BPK RI wilayah Jawa barat dan jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemkab Cirebon dengan memberikan WTP atas audit laopran keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020," katanya. 

Imron mengatakan, penghargaan tersebut diharapkan bisa mendorong kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan melayani masyarakat. 

"Penghargaan WTP ini diperoleh setelah BPK RI wilayah Jawa Barat melakukan audit dari Februari sampai Mei 2021," katanya. 

Ia pun berharap, temuan-temuan yang direkomendasikan oleh BPK RI wilayah  Provinsi Jawa Barat, dapat segera ditindaklanjuti dan ke depannya raihan opini WTP ini dapat dipertahankan. (CB-003)