Jakarta, cirebonbribin.com - Wilayah Indonesia yang sangat luas, dan terpisah antara pulau satu dengan pulau lainnya. Dikatakan oleh Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi, Keuangan Inklusif, dan Perizinan Pungky P. Wibowo menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan program pembayaran non-tunai yang saat ini terus di dorong oleh Bank Indonesia (BI).
Karena, untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, tentunya akan membutuhkan infrastruktur untuk kelancaran program ini. Dan pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci utama untuk menunjang kelancaran program non-tunai, saat ini masih sedang dalam proses, belum merata.
"Ini tentunya harus segera dipenuhi secara bertahap. Terkendalanya program pembayaran non-tunai di beberapa wilayah Indonesia adalah karena pembangunan infrastruktur belum merata,"ungkapnya dalam program Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia di Jakarta, Senin (20/11).
Pungky meyakini, dengan adanya infrastruktur yang telah memadai, nantinya program Gerakan Nasional Non Tunai ini akan bisa merata ke seluruh negeri. Karena itu, dia menjelaskan bahwa saat ini BI tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur, terutama di daerah.
Pemberlakuan sistem pembayaran non tunai ini, dikatakan Pungky didasari dari beberapa kebijakan seperti UU no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transkasi Elektronik, PBI no. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayatan, POJK no. 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi, dan lain-lain.
Dengan diberlakukannya pembayaran non tunai di beberapa tempat membuat pemerintah atau badan usaha swasta lebih efisien dalam membuat pelayanan publik dengan lebih akurat dan cepat.
"Selain itu, pelayanan publik yang menyangkut keuangan juga akan menjadi bebas pungli karena semua data terekam dan dapat dilihat bila suatu saat dibutuhkan,"pungkasnya.CB-003)
Informasi lainnya :
