Raja dan sultan Nusantara sampaikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah dalam penutupan Festival Keraton Nusantara (FKN) ke 11 di Cirebon di Cirebon Cirebon malam ini, Senin (18/9).
Pembacaan tujuh poin rekomendasi tersebut dilakukan oleh Sultan sepuh XIV bersama Sekjen Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN) dan Sultan serta Raja pendamping dihadapan dihadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Tujuh poin rekomendasi ini merupakan hasil musyawarah yang telah dilakukan oleh para raja dan sultan se-nusantara dalam kegiatan FKN.
"Ketujuh poin rekomendasi dari para Sultan, Raja, Pangeran dan Ratu se-Nusantara adalah hasil Musyawarah Agung FKN XI di Keraton Kasepuhan Cirebon, dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang yang berlaku,"Kata Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat.
Ketujuh poin rekomendasi yang dibacakan kepada Presiden Republik Indonesia adalah sebagai berikut ;
Pertama Keraton se-Nusantara bertekad menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan melestarikan dan memasyarakatkan nilai-nilai luhur Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD RI tahun 1945.
Kedua, Kebudayaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika adalah anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dilestarikan dan dimajukan. Maka, perlu ditingkatkan anggaran kebudayaan minimal dua persen dari APBN dan APBD.
Ketiga, sebagai sumber-sumber kebudayaan, revitalisasi pelestarian dan pengembangan Keraton-keraton se-Nunsatara perlu ditingkatkan agar bisa meningkatkan peran serta dalam pembangunan bidang pariwisata Nasional yang terbukti bisa menjadi sumber pendapatan negara, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Keempat, 2/3 luas Indonesia adalah lautan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan Indonesia. Keraton se-Nusantara bersama pemerintah perlu meningkatkan budaya maritim sebagai jati diri bangsa Indonesia yang berwawasan Nusantara.
Kelima, Indonesia merupakan masyarakat agraris yang terdiri dari nelayan dan petani yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Melalui reformasi agraris dengan pengoptimalan tanah Keraton dan lahan tidur untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.
Keenam, Sultan dan Raja sebagai pemimpin kebudayaan dan penjaga keutuhan NKRI di daerah perlu peran aktif dengan masuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Ketujuh, FKN yang diselenggarakan pertama kali tahun 1995 di Solo, bersama pemerintah dan Keraton se-Nusantara perlu terus dilanjutkan dan dioptimalkan, karena terbukti bisa menjalin silaturahmi, menjaga kebhinekaan, dan persataun antar keraton, serta dapat melestarikan dan memajukan kebudayaan nasional dan pariwisata Indonesia.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo usai menerima rekomendasi tersebut mengatakan bahwa jawaban resminya akan disampaikan nanti di Istana Kepresidenan
"Untuk rekomendasi ini, nanti jawabannya saya sampaikan di Istana saja, maksimal bulan November,"pungkasnya.(CB-003)
0 comments:
Posting Komentar